PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP FAKTA (WHISTLEBLOWER) MENURUT UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Abstrak

Perkembangan modus tindak pidana kejahatan yang dikelompokkan extra ordinary crime di negeri kita akhir-akhir ini menunjukkan skala yang meluas dan semakin canggih. Kenyataan ini juga mendorong upaya pengungkapan kasus-kasus tersebut untuk keluar dari cara-cara konvensional. Adapun, salah satu cara untuk mengungkap terorganisirnya kejahatan yang dikelompokkan extra ordinary crime tersebut diperlukan peran Whistleblower (peniup peluit) yang dapat mendorong pengungkapan modus tindak pidana menjadi relatif lebih mudah untuk dibongkar. Peran Whistleblower sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tidak pidana, karena Whistleblower itu sendiri tidak lain adalah orang dalam institusi di mana ditengerai telah terjadi tindak pidana. Dalam konteks hukum positif kita, kehadiran Whistleblower perlu mendapatkan perlindungan tetapi dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang mudah, dikarekan oleh banyak hal yang perlu dikaji serta bagaimana sebenarnya mendudukan Whistleblower dalam upaya memberantas tindak pidana. Sebab secara yuridis normatif, berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 Ayat (2) keberadaan Whistleblower tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum.