TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstrak

Pemberian sertifikasi dan labelisasi halal pangan olahan diperlukan oleh keseluruhan pelaku usaha dalam rangka perlindungan konsumen adalah sebagai keterangan dan atau pernyataan mengenai suatu produk pangan olahan dengan benar, jujur dan tidak menyesatkan konsumen, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya, mengingat penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pangan olahan adalah guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atas produk yang dikehendakinya termasuk didalamnya terhadap produk yang tidak mengandung bahan dan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama atau diharamkan agama. Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk yang halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggung jawab atas kehalalan produknya, agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai. Apabila labelisasi halal ini tidak dicantumkan oleh pelaku usaha pangan olahan yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut dapat dikenakan sanksi yaitu mengganti segala kerugian yang di derita oleh konsumen. Konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan dengan dasar gugatan wanprestasi (jika ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha) dan/atau perbuatan melawan hukum (jika tidak ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha).