TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENGADILAN HAM AD HOC TERHADAP PRINSIP ASAS LEGALITAS

Abstrak

ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk latar belakang perlunya hakim ad hoc dalam pengadilan tindak pidana korupsi, dan implikasi keberadaan hakim ad hoc dalam pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang  No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  latar  belakang dan fungsi  dari  keberadaan  hakim ad hoc di dalam pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penelitian berupa penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji pustaka atau literatur hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa Pengangkatan hakim ad hoc dilatar belakangi oleh dikeluarkannya Pasal 19 UU/1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Implikasi keberadaan hakim ad hoc dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu terciptanya pembaruan hukum dalam sistem Kekuasaan Kehakiman yaitu pada No.19/1964 jo UU No.14/1970 jo UU No.35/1999 jo UU No.4/2004 jo UU No.48/2009. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa keberadaan hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk penegakan hukum kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia.Kekuasaan kehakiman dikarenakan hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim pada Pengadilan Perpajakan bukan merupakan pejabat hakim pada lembaga Yudikatif dan dalam sistem peradilan perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi tingkah laku para hakim ad hoc yang disertai kewenangan untuk memberikan hukuman yang berkekuatan hukum terhadap hakim ad hoc yang terbukti melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugasnya.Kata Kunci : Kemandirian Hakim Ad Hoc,  Tindak Pidana Korupsi