PERANAN DOKTER DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN

Abstrak

ABSTRAK  Aborsi atau lazim disebut dengan pengguguran kandungan masuk kedalam peradaban manusia disebabkan karena manusia tidak menghendaki kehamilan tersebut.  Masalah  pengguguran  kandungan  pada  hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari hukum formal dan norma-norma agama yang berkembangan dalam masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut  Hukum  Positif di  Indonesia, Perbandingan  Tindak  Pidana  Aborsi Menurut Hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam.Metode analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang didapat disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam KUHP Aborsi provocatus criminalis dilarang dengan alasan apapun dan dilakukan oleh siapapun, baik itu pelaku atau pun pembantu. Karena adanya hak untuk hidup yang dimiliki oleh janin yang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian aborsi dengan alasan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau  janin,  yang  menderita  penyakit  genetik  berat  dan/atau  cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Menurut hukum Islam apapun alasanya, praktik aborsi tidak diperbolehkan atau dilarang karena sama saja dengan membunuh manusia namun apabila aborsi tersebut merupakan upaya untuk melindungi atau menyelamatkan nyawa si ibu, maka hukum Islam memperbolehkan bahkan mengharuskan.Kata kunci : Kajian Yuridis Komparatif, Tindak Pidana Aborsi