EKSISTENSI HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH (HPL) DAN REALITAS PEMBANGUNAN INDONESIA

Abstrak

ABSTRACT Management Right on Land (HPL) is right outside in Act No. 5 of 1960 on Basic Regulation on Agrarian Principles (Undang-undang Pokok Agraria/UUPA) that grow and develop in accordance with the demands of the development. Rights that has existed since the colonial era already formulated in a special regulation, so that the holders of HPL with are third parties who utilize HPL within the law and morals. Development held in Indonesia still requires the existence of HPL, due to limited government funds and the empowerment of government agencies central government and local government. HPL may become a test of the right control of the country. Are the economically weak have a place in existence in order to compensate parties who HPL always "land eklpoitation " the investors.Key word: Management Right, value, development. ABSTRAK Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) adalah hak di luar UUPA yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Hak yang telah ada sejak zaman penjajahan perlu dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yang memanfaatkan HPL berada dalam koridor Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pembangunan yang berlangsung di Indonesia masih membutuhkan eksistensi HPL, akibat keterbatasan dana pemerintah, dan dalam rangka pemberdayaan Instansi Pemerintah (pusat) maupun Pemerintah Daerah. HPL dapat menjadi alat uji terhadap hak menguasai dari negara. Apakah golongan ekonomi lemah telah mendapat tempat dalam eksistensi HPL guna mengimbangi pihak yang senantiasa “mengeklpoitasi tanah†yaitu pihak pemodal.Kata Kunci: Hak Pengelolaan, nilai, Pembangunan