TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENTUK PEMERASAN HAK-HAK ATAS TANAH BERSIFAT SEMENTARA
DOI:
https://doi.org/10.53027/jp.v3i1.162Abstrak
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui hak-hak atas tanah yang bersifat sementara di masyarakat dan mengetahui cara mengantisipasi agar tidak terjadi pemerasan terkait dengan hak atas tanah yang bersifat sementara. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, artinya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumpulan data diperoleh mengunakan sumber hukum primer yang mengandung data aktual yang didapat dari penelitian lapangan dengan pihak yang terkait, serta dengan berpedoman pada daftar tertulis yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya. Data penelitian juga diperoleh dari sumber data sekunder berupa dokumentasi sera pengolahan yang dilakukan oleh orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan yuridis normatif denganmenganalisa data dan permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektifias hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, jika melihat perkembangan hukum saat ini tidak cukup efektif. Artinya aturan yang sudah ada hingga kini tidak ada efeknya untuk masyarakat petani. Berikutnya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pemerasan dalam pelaksanaan, transaksi Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian, peraturan yang sudah ada selama ini sudah cukup bagus.AliAchmad Chomzah,Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka,Jakarta,2004.Boedi Harsono,Undang-undang Hukum Agraria, Sejarah Isi danPelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1999.Departemen Kehakiman Republik Indonesia,Bahan Pokok Penyuluhan Hukum,Undang-Undang Pertanahan, 1996/1997.Muchsin,Ikhtisar Hukum Indonesia,Iblam,Jakarta, 2005Referensi
Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004.
Boedi Harsono, Undang-undang Hukum Agraria, Sejarah Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1999.
Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Bahan Pokok Penyuluhan Hukum, Undang-Undang Pertanahan, 1996/1997.
Muchsin, Ikhtisar Hukum Indonesia,Iblam,Jakarta, 2005.
Unduhan
Diterbitkan
2019-06-30
Terbitan
Bagian
ORIGINAL RESEARCH