TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM KEPABEANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995

Abstrak

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) sebagai unsur pelaksana dari Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan  telah berusaha keras menjalankannya  dengan   sebaik – baiknya dengan mengedepankan pelayanan prima dan pengawasan terhadap segala bentuk pelanggaran untuk mengamankan hak-hak  Negara tetapi itu semua tidak terlepas dari koordinasi antar instansi pengawasan atas pelanggaran Kepabeanan sering terjadi interprestasi yang membingungkan  , karena masing masing petugas pelaksanaan dari instansi terkait dan bahkan masing masing community penegakan hukum memiliki penafsiran sendiri sendiri dalam mengartikan sebuah kalimat yang ada dalam Undang undang. Undang- undang Kepabeanan merupakan hukum administratif yang mengatur tentang administratif kepabeanan yang merupakan bagian dari hukum fiskal Indonesia yang bersifat Lex specialist di bidang kepabeanan, adapun bentuk perbuatan –perbuatan pidana dalam hukum hukum fiskal dipandang sebagai bentuk pelanggaran.